Upaya Memacu Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia

By Dewi Sulistiawaty - Mei 21, 2018

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Hampir semua penduduk muslim Indonesia menjalankan aktivitasnya berdasarkan kaidah Islam, mulai dari makanan, fashion, gaya hidup, dan juga kegiatan ekonomi lainnya. Dengan begitu sebenarnya Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan ekonomi syariahnya. Entah mengapa, sepertinya potensi ini belum terlihat atau mungkin belum dikembangkan dengan baik, sehingga belum termanfaatkan secara maksimal.

Ini bisa dilihat dari hasil Survei Nasional dan Inklusi Keuangan 2016 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beberapa waktu lalu, bahwa tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia baru sekitar 11.06%. Angka ini menunjukkan bahwa dari 100 orang, baru 11 orang yang menggunakan layanan keuangan syariah. Sedangkan untuk inklusi keuangan non-bank, seperti asuransi syariah masih 1,92%. Sangat kontras jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim. Ini tentu menjadi pertanyaan kita semua. Mengapa tingkat inklusinya masih sangat rendah. Apa yang perlu dibenahi untuk memacu pertumbuhan inklusi keuangan syariah di Indonesia?

Melihat hal ini, Republika sebagai salah satu media nasional berkeinginan untuk membantu mencarikan solusi, bagaimana caranya meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mengumpulkan para tokoh ekonomi syariah dan juga pemerintah, dalam gelaran dialog bertajuk Rembuk Republik “Memacu Inklusi Keuangan Syariah”. Kegiatan ini berlangsung di Hotel JS Luwansa, Jakarta pada hari Senin, 14 Mei 2018 lalu. Dengan menggandeng, OJK, Bappenas, dan Prudential Indonesia sebuah perusahaan jasa asuransi terbesar di Indonesia, Republika menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya.

Rembuk Republik

Selain narasumber dari OJK, MUI, IPB, dan Prudential Indonesia sendiri, hadir juga pada acara ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, yaitu Prof. Bambang Brodjonegoro, Deputi Komisioner OJK, Boedi Armanto, dan Wakil Pemimpin Redaksi Republika, Bapak Nur Hasan Murtiaji. Pemerintah sendiri sebenarnya sadar akan besarnya potensi ekonomi syariah di negara kita ini. Untuk itulah, pemerintah telah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang pimpin langsung oleh presiden.

Dalam sambutannya Menteri Bambang menyampaikan bahwa sebagai Kepala Bappenas, beliau pun menjabat sebagai sekretaris di Dewan Pengarah KNKS. Menurut beliau upaya bersama semua pihak untuk memperkuat inklusi keuangan syariah tentu dapat memperkuat ekonomi syariah di Indonesia. Walaupun indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia terbilang rendah, namun angka ini perlahan tumbuh secara stabil. Negara kita pun memiliki jumlah lembaga keuangan syariah terbanyak, diantaranya ada 34 bank syariah, 58 operator takaful, 7 modal ventura, dan 5000 koperasi syariah.

Menteri Bambang

“Secara jumlah ini banyak. Di satu sisi bisa bermanfaat untuk membuat inklusi keuangan syariah menjadi lebih luas, sedangkan di sisi lain bisa menjadi sumber buat bank syariah sendiri. Tapi tentu kita harus hati-hati dengan jumlah, karena terkadang kita suka fokus pada jumlah saja dan kurang memperhatikan kualitasnya. Begitupun bank, tidak perlu buka cabang sampai ke pelosok-pelosok Indonesia karena itu sangat memakan biaya dan tidak efisien dari segi korporasi. Solusinya adalah dengan menggunakan digital perbankan. Kita juga sedang memastikan konektivitas dari telekomunikasi untuk seluruh Indonesia, sehingga semua daerah bisa terkoneksi,” papar Bapak Bambang.

Untuk memacu inklusi keuangan syariah, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya Peraturan Presiden No.82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, peluncuran masterplan arsitektur keuangan syariah Indonesia, serta peluncuran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Adapun manfaat dari keuangan yang inklusif adalah untuk dapat meningkatkan effisiensi ekonomi, mendukung stabilitas sistem keuangan, mengurangi shadow banking, mendukung pendalaman pasar keuangan, memberi potensi pasar baru perbankan, mendukung peningkatan HDI, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, dan secara tidak langsung dapat mengurangi kesenjangan.

Sedangkan Wakil Pemimpin Redaksi Republika, Bapak Nur Hasan Murtiaji saat membuka acara mengatakan bahwa Republika ingin memberikan berita atau konten-konten yang positif serta dapat menginspirasi pembacanya, baik itu di media digital maupun di media cetaknya. Tidak cukup hanya dengan menyebarkan konten di media saja, Republika pun merasa perlu untuk melakukan kegiatan atau aktivasi secara off-air, salah satunya seperti kegiatan Rembuk Republik. Kegiatan ini bertujuan untuk melayani dan memberikan daya tambah pada masyarakat.

Bpk Nur Hasan

“Mohon do’a dan support dari bapak ibu sekalian, agar kami bisa konsisten untuk menjadikan Republika sebagai media semua umat, dapat memberikan inspirasi untuk menuju perubahan yang lebih baik lagi,” kata Bapak Nur Hasan.

Rencananya dalam acara Rembuk Republik ini juga menghadirkan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin. Namun karena beliau berdua berhalangan hadir, maka tanggapan beliau mengenai acara dan juga keuangan syariah di Indonesia diberikan dalam bentuk testimoni melalui video, yang ditampilkan pada saat acara tersebut.

Video testimoni Bapak Jusuf Kalla

Deputi Komisioner OJK, Boedi Armanto dalam sambutannya menjelaskan mengenai arah kebijakan OJK dalam mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Indonesia menduduki posisi ke-7 dalam Top 10 Islamic Finance Asset, dengan total aset sebesar 81,84 miliar US Dolar. Ini meningkat dari tahun sebelumnya dimana Indonesia berada di posisi ke-9. Posisi keuangan syariah Indonesia cukup baik di mata dunia, karena turut didukung oleh sistem keuangan syariah terlengkap dan diakui secara internasional.

Bpk Boedi

“Indonesia memiliki landscape ekonomi syariah dan philanthropy syariah yang memadai. OJK sendiri bertanggung jawab dalam mengatur, mengawasi, dan melindungi sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri keuangan non-bank syariah, lengkap dengan kegiatan perlindungan konsumen di dalamnya. Secara rasional, industri keuangan syariah yang telah mewarnai industri keuangan di Indonesia lebih dari dua dekade, terus mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 29, 8% selama tahun 2016 dari tahun sebelumnya 20,7%,” papar Bapak Boedi.

Pertumbuhan ini didukung dengan total aset keuangan syariah Indonesia, yang tercatat sebesar 1.118 triliun rupiah pada per 28 Februari 2018, atau setara dengan 8,22% aset keuangan Indonesia secara keseluruhan, dan ini belum termasuk saham syariah. Pangsa pasar yang dimaksud terdiri atas 14,16% instrumen pasar modal syariah, 5,8% industri perbankan syariah, dan 4,89% aset yang terdapat pada industri keuangan non-bank syariah. Pada sektor industri keuangan non-bank syariah sendiri terdiri dari asuransi syariah, pembiayaan syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah, termasuk di dalamnya bank wakaf mikro dan industri fintech syariah.

OJK sendiri berupaya untuk mendorong pembentukan Bank Wakaf Mikro di berbagai daerah, dengan mengikut sertakan peran tokoh panutan masyarakat, seperti tokoh pemangku pesantren, dibantu oleh para donator dalam bentuk bantuan dana melalui Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas). Tujuan utama pembentukan Bank Wakaf Mikro dengan platform lembaga keuangan mikro syariah adalah untuk menyediakan akses pembiayaan tanpa agunan bagi masyarakat. Selain itu, untuk memperluas akses keuangan syariah di masyarakat, OJK menganggap fintech juga memegang peranan yang besar dalam meningkatkan indeks inklusi keuangan syariah Indonesia.

Sesi dialog dalam Rembuk Republik

Dalam sesi dialog yang dimoderatori oleh Bapak Elba Damhuri, Kepala Republika.co.id, hadir Bapak Irfan Syauqi Beik selaku Ketua 1 IAEI, Bapak Adiwarman Karim sebagai Wakil Ketua DSN MUI, dan Mr. Jens Reisch selaku Presiden Direktur Prudential Indonesia. Sebenarnya cara mudah untuk mengukur sebesar apa potensi inklusi keuangan di Indonesia adalah dengan melihat seberapa besar investasi bodong yang ada di Indonesia. Makin besar investasi bodong, berarti semakin besar potensi inklusi keuangan. Informasi ini diungkapkan oleh Bapak Adiwarman Karim yang merupakan seorang konsultan keuangan syariah.

Bpk Karim

“Investasi bodong menunjukkan dua hal. Pertama, rakyat Indonesia punya potensi yang besar untuk melakukan investasi walaupun itu bodong. Kedua, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kita berani berinvestasi dengan resiko yang tinggi,” ujar Bapak Karim.

Bapak Karim mengungkapkan lagi bahwa inklusi keuangan syariah bukan cuma berarti fintech, serta mereka yang anti riba diajak untuk ikut ke keuangan syariah, namun harus didasari oleh filosofi equal opportunities dan equal resources, yaitu memiliki kesempatan dan sumber daya yang sama untuk semua.

Ada dua pendekatan yang bisa dilakukan untuk inklusi keuangan, diantaranya yang pertama untuk memberikan akses yang sama pada semua, sedangkan yang kedua dengan membedakan mana yang mampu dengan yang tidak mampu (marginal), dimana yang tidak mampu diberikan banyak kemudahan (affirmative policy). Kekeliruan dalam memilih pendekatan ini akan mengakibatkan makin besarnya orang yang tidak mau ikut dalam inklusi keuangan.

Sebagai salah satu asuransi syariah yang ada di Indonesia, PRUlink Syariah sudah hadir lebih dari 10 tahun di Indonesia, dengan total aset 9,9 triliun rupiah per Desember 2017. Angka ini terus tumbuh seiring dengan bertambahnya angka peserta baru sekitar 14% nya. Prudential Indonesia juga memiliki lebih dari 100 ribu agen berlisensi syariah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Mr. Jens

“Saya yakin untuk potensi dan juga produk untuk nasabah, yang paling penting adalah edukasi mengenai konsep syariah. Kita bukan hanya untuk bisnis saja, tapi juga memberikan edukasi pada masyarakat. Tahun 2007 kita fokus kuat pada produk, tahun 2017 kita fokus kuat di bisnis, dan optimis pada tahun 2024 akan spin-off,” jelas Mr. Jens Reisch.

PRUlink Syariah dengan kampanyenya Syariah untuk Semua, fokus menyasar pada generasi milenial agar lebih aware dalam berinvestasi, karena dilihat masih kurangnya minat generasi zaman now terhadap investasi, termasuk asuransi. Gaya hidup halal yang mulai jadi tren di masyarakat, baik itu untuk fashion, makanan, kosmetik, travel atau umroh, dan tentu juga keuangan syariah. Fenomena ini menjadi perhatian bagi PRUlink Syariah. Untuk mempermudah nasabahnya, PRUlink Syariah terus beinovasi dan meningkatkan layanannya.

Untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah, Prudential Indonesia terus berupaya untuk mengedukasi, memberikan pelatihan, juga pengembangan terhadap staf dan tenaga pemasarnya, melakukan kerjasama atau kemitraan dengan stakeholder lainnya, serta untuk mempromosikan serta mengedukasi konsep syariah pada masyarakat, Prudential Indonesia terbantu dengan rekan media, baik yang digital maupun konvensional.

Bpk Irfan

Dalam paparannya Bapak Irfan selaku Ketua 1 IAEI mengatakan bahwa untuk ikut mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, maka jangan hanya berhenti pada sisi funding saja, tapi juga masuk pada aspek financing yang aturan-aturannya harus relaksasi, karena kalau tidak hal ini tidak akan efektif dilakukan. Perlu perluasan institusi yang terlibat di dalamnya.

Syariah bukan hanya untuk muslim saja, karena syariah bisa berlaku untuk semua kalangan. Salah satu cara untuk memacu inklusi keuangan syariah adalah dengan bersinergi, bersama-sama mengedukasi kebaikan produk dan layanan jasa keuangan syariah untuk menguatkan perekonomian bangsa.

#PrudentialIndonesia #PRUlinkSyariah

Foto-foto : Pribadi